softskill minggu ke 2

Proses bisnis

Akutansi pada dasarnya adalah suatu sitem informasi dan sangat penting bagi para akuntan untuk mengetahui bagaimana sistem inforasi beroperasi.Para akuntan harus terbiasa dengan proses bisnissebelum mereka dapat mengevaluasi atau maendesain satu sistem informasi akutansi.pada proses bisnis harus mengetahui 5 pedoman seperti berikut:

Pedoman 1: kenali kejadian pertama dalam suatu proses ketika seorang atau suatu departemen dalam sebuah organisasi menjadi bertanggung jawab terhadap suatu aktifitas.untuk tujuan mengidentifikasi kejadian , proses dimulai ketika seseorang/departemen dalam organisasi menjadi aktif. Untuk selanjutnya orang/departemen yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut di sebut agen internal. Aktivitas yang terjadi sebelum age internal dilibatkan tidak berkaitan langsung dalam memahami  proses suatu perusahaa. Terutama sekali karena ini berkaitan dengan sistem informasi.

Pedoman 2:

Abaikan aktivitas yang tidak memerlukan keikut sertaan agen internal.oleh karena itu tidak satupun aktivitas tersebut di perlakukan sebagai satu kejadian didalam proses pendapatan.

Pedoman 3:

Kenali suatu kejadian baru ketika tanggung jawab dipindahkan dari satu agen internal ke agen internal lainnya. Ketika tanggung jawab untuk aktivitas di suatu proses begeser dari satu agen internal ke lain , suatu perubahan yang signifikan biasanya terjadi.

Pedoman 4:

Kenali kejadian baru ketika suatu proses sudah di sela/diinterupsidan di lanjutkan oleh agen internal yang sama.setelah interupsi seseorang diluar organisasi atau proses itu mungkin memulai proses tersebut.

Pedoman 5:

Gunakan satu nama kejadian dan uraian yang mencerminkan sifat umum dari kejadian itu. Relatif mudah untuk mengidentifikasikan agen internal, tetapi menemukan sebuah nama yang pantas untuk suatu kejadian yang dapat terdiri atas beberapa aktivitas, merupakan sesuatu yang lebih sulit. Pilihan sebuah nama untuk kejadian yang ringkas dan mencerminkan tujuan utama dari kejadian

E-Business

Istilah e-bisnis dan e-comrce sering kali membingungkan satu sama lain. Maka istilah satu sama lainnya adalah:

·                         E-bisnis : terdiri atas semua jenis pertukaran elektronikdengan pelanggan dan pemasok maupun operasi dan  komunikasi bisnis internal

·                    E-commerce: bagian yang berorientasi transaksi dari e-bisnis yang memungkinkan proses pembelian dan penjualan melalui web dan teknologi jaringan pemilik

Dasar – dasar E-Bisnis

Pada sistem klien server modern, suatu aplikasi dapat melibatkan banyak peranti lunak yang di jalankan pada sistem komputer yang berbeda-beda. Aplikasi e-bisnis memerlukan interaksi sedikitnya antara dua komputer dan sehingga sedikitnya memerlukan sedikitnya dua peranti lunak. Peranti lunak pada server memproses permintaan dan mengembalikan dokumen yang sesuai ke browser web.

Bahasa umum untuk  pertukaran ini yang digunakan oleh browser dan server adalah ( hypertext markup language(HTML). HTML merupakan bahasa markup yang memyediakan label standar untuk menstrukturkan dokumen.dalam mengakses informasi dari situs web, pemrosesan di pecah pemrosesan di pecah antara peranti lunak server dengan klien.

Sebagai contoh, pertanti lunak klien browser menginterpretasikan HTML dalam dokumen dan menampilkannya dengan cepat dan tepat. HTML digunakan untuk menstandarisasi pertukaran dokument di web. Meskipun proses pembuatan dokument HTML di luar lingkup tetapi html di gunakan untuk mengkomunikasikan informasi lintas web. Salah satu fitur penting dalam html adalah kemampuan untuk menghubungkan dokumen secara bersama-sama.

Perangkat label yang berguna lainnya adalah yang di gunakan untuk mendefinisikan tabel. Ini menunjukan bagaimana cara html bekerja.halaman web dapat di klasifikasikan menjadi statis maupun dinamis.halaman web statis(static web page) merupakan halaman yang di buat di HTML yang tidak berubah secara otomatis sehingga respon terhadap permintaan pengguna atau sebagai akibat dari perubahan informasi yang mendasari.

Biaya penting yang diperhatikan adalah :

1.                  Merekayasa ulang proses bisnis

2.                  Mendesain antar muka pengguna grafis

3.                  Mengintegrasikan operasi back-end seperti pemrosesan pesanan dan persediaan.

e-bisnis dapat digunakan sebagai interaksi dengan pelanggan di sepanjang proses pendapatan.e-bisnis dapat di gunakan untuk meningkatkan pengetahuan pelanggan mengenai produk perusahaan. Untuk perusahaan dengan jumlah produk yang terbatas tidak sering berubah, halaman HTML mungkin cukup sebagai awal.perusahaan juga ingin situsnya mudah di perbaharui karena sumber daya yang terbatas untuk pemeliharaan situs.

Pada awalnya perusahaan memproses pemesanan secara manualsetelah mendownload dari situs web. Perusahaan sedang mengotomatisasiback-end pemrosesan pesanan dengan menggunakan kombinasi staff TI sendiri dan pemasok luar. Sektor bisnis juga memfokuskan pada konsep manajemen rantai nilai.Bentuk E Commerce yaitu:
Ada beberapa bentuk E Commerce seperti

·         BUsiness to business (B2B)

·         B2B adalah tipe e commerce yang mengutamakan kerjasama transaksi antar perusahaan dengan menggunakan media elektronik

·         Collaborative Commerce (C Commerce)
Dalam C Commerce, partner bisnis saling bekerjasama secara elektronik.kerjasama ini biasanya terjadi sepanjang rantai produksi suatu barang atau jasa, misalnya produsen dengan distrbutornya.

·         Bussiness to Consumers (B2C)
Pada B2C, pihak penjual adalah organisasi, sedangkan pihak pembeli biasanya individu

·         Consumers to business (C2B)
C2B dapat mungkin konsumen membuat request akan kebutuhannya terhadap sebuah barang atau jasa kemudian organisasi atau perusahaan bersaing untuk menyediakan barang atau jasa tersebut kepada konsumen.

·         Consumers to Consumers (C2C)
Transaksi antar individu seperti menjual produk atau jasa kepada individu lain
IntraBusiness Commerce
Penggunaan E Commerce dalam lingkup internal perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan kinerja dan operasi

·         Government to Citizens (G2C)
Pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi E Commerce, selain itu.dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan

·         Mobile Commerce
Mobile Commerce memungkinkan penggunaan E Commerce tanpa kabel, seperti mengakses internet melalui handphone

Pembagian e-business antara lain :

1. Customer Relationship Management (CRM) : system kustomisasi melakukan personalisasi produk dan servis berdasarkan keinginan customer atau menyangkut hubungan antara perusahaan dengan konsumen yang meliputi ; sales, pemasaran, data-data, penjualan dan pelayanan, anggapan dari konsumen.
2. Enterprise Resource Planning (ERP) : system informasi pendukung e-business yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment, serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis atau menyangkut hubungan dalam internal perusahaan tersebut, yang meliputi ; production and finance, human resource, sales and distribution, order management.
3. Enterprise Application Programs (EAI) : merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data berbasis message. EAI berfungsi sebagai penghubung ERP dengan SCM atau ERP dengan CRM.
4. Supply Chain Management (SCM) : manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. SCM menyangkut hubungan antara perusahaan dengan supplier.

Manfaat implementasi e-business adalah :

·         meningkatkan kinerja operasional perusahaan

·         meningkatkan peluang akses ke pasar, pemasok dan pendanaan yang luas

·         meningkatkan efisiensi perusahaan

·         mempermudah pengolahan aset perusahaan

·         meningkatkan kualitas layanan pada pelanggan

·         meningkatkan komunikasi seluruh stakeholder

·         mengatasi kesenjangan digital

·         media mempromosikan kompetensi perusahaan

·         memperlancar transaksi bisnis

·         sarana penyebaran informasi secara luas

Perbedaan e-business dengan e-commerce
e-commerce : mencakup segala kegiatan jual beli dan pertukaran informasi bisnis secara electronik termasuk internet.
e-business : memiliki definisi lebih luas dari e-commerce karena di dalamnya tidak hanya pembelian dan penjualan namun layanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis dan mengelola transaksi elektronik dalam organisasi. atau dapat disimpulkan e-business mencakup segala aktivitas dan aspek yang ada di ecommerce, plus bagaimana cara menjalankan bisnis (proses internal dalam organisasi).

Selain berkomunikasi dengan pelanggan dan pelanggan, perusahaan dapat menggunakan teknologi internet untuk operasi internal dan pengambilan keputusan. Intranet melibatkan penggunaan teknologi internet di dalam organisasi. Teknologi internet mecakup alat-alat yang di bahas di muka seperti HTML, javascript dan ASP. Organisasi menggunakan intranet dengan berbagai cara empat jenis umum penggunaan adalah komunikasi internal, pekerjaan kolaboratif , akses ke basis data dan arus kerja. Salah satu penggunaan intranet paling awal adalah membuat informasi perusahaan tersedia secara elektronik tanpa harus mengirim banyak dokumen kertas.

Judul buku: sistem informasi akutansi jilid 1.

Halaman : 26-30

Pengarang: Dasaratha V.rama/fredick L.jones

Judul buku: sistem informasi akutansi jilid 2.

Halaman: 236-245

Pengarang: Dasaratha V.rama/fredick L.jones

LA LINUX

1.     Cara masuk ke console:

-         Pertama-tama bukalah vm ware buat tampilannya fullscreen

-         Cara kedua masuk ke console hingga timbul layar kerja hitam

-         Setelah masuk ke console ketikan mkdir latihan lalu tekan enter[u1] 

-         Ketikan lagi  CD LATIHAN lalu enter

-         Setelah itu Ketik vi program.c untuk masuk kelembar kerja.

-         Tekan insert agar bis menulis codingnya

2.     Program nilai uts uas

Logika program :

Char nama[30] untuk memasukan nama semaximal 30 karakter

Float untuk menjumlahkan nilai uts+uas dan di bagi 2

 Printf masukkan nama menggunakan %s karena %S adalah string dan untuk nama.

Printf masukan uts,uas menggunakan %f karena %f adalah float dan untuk bilangan bulat.

Final (uts+uas)/2 ada laha rumus untuk menjumlahkan hasil uts&uas kita.

Printf nama anda adalah : ,itu untuk menampilkan out[ut ketika di run.

Setelah semua codingan selesai kita simapn dengan cara tekan esc pd keyboard lalu ketikan: wq lalu enter

Untuk mengcompilenya ketikan=gcc program1.c –o program1 lalu enter

Sementara untuk running hanya ketikan = ./program 1 dan akan menampilkan hasil output seperti di atas

LAPORAN AKHIR

NAMA                                    : DESI RATNASARI

KELAS                                                : 3DB20

NPM                                       : 31109837

NO BARIS                              :

TANGGAL                             : 4 OKTOBER 2011

MATERI                                 : linux

PARAF ASISTEN                  :

LABORATORIUM SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS GUNADARMA

2011

---

 [u1]

tugas sofskill akutansi

LAPORAN KEUANGAN PT. MAJU

LAPORAN LABA/RUGI
- PENDAPATAN BUNGA = Rp. 3.000.000
- PENDAPATAN KOMISI = Rp. 11.000.000 +
Rp. 14.000.000

- BIAYA IKLAN = Rp. 1.000.000
- BIAYA LISTRIK = Rp. 2.500.000 +
Rp. 3.500.000
PENDAPATAN – BIAYA = Rp. 14.000.000 – Rp. 3.500.000 = Rp. 10.500.000 (LABA)
PERUBAHAN MODAL
- MODAL AWAL Rp. 6.000.000
- LABA Rp. 10.500.000
- PRIVE Rp. 2.000.000 -
- PENAMBAHAN MODAL Rp. 8.500.000 +
- MODAL AKHIR Rp. 14.500.000

NERACA
1. AKTIVA
AKTIVA LANCAR :
- KAS Rp. 6.000.000
- PIUTANG Rp. 2.000.000
- PERLENGKAPAN KANTOR Rp. 3.000.000
- SEWA DIBAYAR DIMUKA Rp. 1.500.000 +
JUMLAH AKTIVA LANCAR Rp. 12.500.000
AKTIVA TETAP :
- PERALATAN KANTOR Rp. 4.000.000
- TANAH Rp. 5.000.000 +
JUMLAH AKTIVA TETAP Rp. 9.000.000 +
JUMLAH SELURUH AKTIVA Rp. 21.500.000

2. PASSIVA
KEWAJIBAN :
- HUTANG GAJI Rp. 2.000.000
- HUTANG USAHA Rp. 5.000.000 +
JUMLAH HUTANG Rp. 7.000.000
MODAL :
- MODAL AKHIR Rp. 14.500.000 +
RP. 21.500.000

LAPORAN KEUANGAN PT. XYZZ

LAPORAN LABA/RUGI :
- PENDAPATAN KOMISI = Rp. 5.700.000
- PENDAPATAN SEWA = Rp. 180.000 +
Rp. 5.880.000

- BIAYA PERLENGKAPAN = Rp. 3.900.000
- BIAYA PEMELIHARAAN = Rp. 80.000
- BIAYA IKLAN = Rp. 395.000
- BIAYA TELEPON = Rp. 50.000 +
Rp. 4.425.000

PENDAPATAN – BIAYA = Rp. 5.880.000 – Rp. 4.425.000 = Rp. 1.455.000 (LABA)
PERUBAHAN MODAL
- MODAL AWAL Rp. 10.000.000
- LABA Rp. 1.445.000
- PRIVE Rp. 0 -
PENAMBAHAN MODAL Rp. 1.445.000 +
MODAL AKHIR Rp. 11.445.000

NERACA
1. AKTIVA
AKTIVA LANCAR :
- KAS Rp. 6.200.000
- PIUTANG DAGANG Rp. 2.240.000
- PERLENGKAPAN KANTOR Rp. 265.000
- BUNGA DIBAYAR DIMUKA Rp. 50.000
- SEWA DIBAYAR DIMUKA Rp. 900.000 +
JUMLAH AKTIVA LANCAR Rp. 9.655.000
AKTIVA TETAP :
- PERALATAN KANTOR Rp. 6.600.000 +
JUMLAH SELURUH AKTIVA Rp. 16.255.000

2. PASSIVA
KEWAJIBAN :
- HUTANG DAGANG Rp. 1.800.000
- HUTANG WESEL Rp. 3.000.000 +
JUMLAH HUTANG Rp. 4.800.000
MODAL :
- MODAL AKHIR Rp. 11.455.000 +
JUMLAH SELURUH PASSIVA Rp. 16.255.000

tulisan demokrasi

Rule of law adalah istilah dari tradisi common law dan berbeda dengan persamaannya dalam tradisi hukum Kontinental, yaitu Rechtsstaat (negara yang diatur oleh hukum). Keduanya memerlukan prosedur yang adil (procedural fairness), due process dan persamaan di depan hukum, tetapi rule of law juga sering dianggap memerlukan pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia tertentu dan demokratisasi. Baru-baru ini, rule of law dan negara hukum semakin mirip dan perbedaan di antara kedua konsep tersebut menjadi semakin kurang tajam.
Rule of law tumbuh dan berkembang pertama kali pada negara-negara yang menganut system seperti Inggris dan Amerika Serikat, kedua negara tersebut mengejewantahkannya sebagai perwujudan dari persamaan hak, kewajiban, dan derajat dalam suatu negara di hadapan hukum. Hal tersebut berlandaskan pada nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), di mana setiap warga negara dianggap sama di hadapan hukum dan berhak dijamin HAM-nya melalui sistem hukum dalam negara tersebut.
Rule of law jamak diartikan sebagai penegakan hukum, dimana segala sesuatu harus dilaksanakan sesuai dengan hukum. Aturan atau kaidah dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara kontras berbeda dengan rule by law yang berarti penegakan hukum disesuaikan dengan aturan atau kaidah yang berlaku. Saya memahaminya, bahwa dalam rule by law, hukum merupakan panglima terhadap kaidah, sedangan dalan rule by law, kaidahlah yang menjadi panglima bagi hukum. Demi rule of law, dibutuhkan ketegasan penegak hukum-tidak pandang bulu, tegas dan tajam. Sementara, dalam rule by law, sarat dengan kepentingan. Hukum dikondisikan dapat mengamankan kebijakan kekuasaan. Dalam rangka mengamankan kebijakan kekuasaan maka hukum-hukum baru diciptakan. Sesuai atau tidak dengan kaidah hukum atau tidak, bukanlah menjadi pertimbangan penting, bahkan di sengaja dikesampingkan. Rule of law kental dengan muatan aspek keadilannya, sementara rule by law, kental dengan berbagai bentuk diskriminasi dan pemaksaan kehendak penguasa terhadap objek yang dikuasainya, yaitu rakyat. Lebih jauh dapat dijelaskan sebagai berikut “Rule by law is prudential: one rules by law (properly speaking) not because the law is higher than oneself but because it is convenient to do so and inconvenient not to do so. In rule of law, the law is something the government serves; in rule by law, the government uses law as the most convenient way to govern”.
Lalu, bagaimana kita melihat produk hukum kita saat ini. Pergantian era, dari Orde Baru, ke Era Reformasi ternyata belum juga menunjukkan kesungguhan penguasa memahami arti sebenarnya rule of law. Berbagai produk hukum seperti Undang-undang, Kepmen, maupun Perda-perda, masih sarat dengan nafas rule by law. Negara bukanlah institusi yang kebal hukum, negara dapat dipersalahkan jika dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran hukum. Rule of law mengandung asas "dignity of man" yang harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang pemerintah/penguasa. (Oemar Seno Adji, 1980). Inti dari rule of law adalah terciptanya tatanan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana rakyat bisa memperoleh kepastian hukum, rasa keadilan, rasa aman, dan dijamin hak-hak asasinya.
Cita-cita untuk menyelenggarakan hak-hak politik secara efektif, mengakibatkan munculnya gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan dengan suatu konstitusi. Baik dengan naskah konstitusi yang tertulis atau (written constitution) ataupun dengan konstitusi yang tidak tertulis(unwritten constitution). Didalam konstitusi biasanya hak-hak warga Negara, serta pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen atau legislative dan lembaga hukum lainnya sehingga terjadi keseimbangan kekuasaan. Demokrasi konstitusional adalah sebuah gagasan bahwa pemerintah merupakan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tunduk pada pembatasan konstitusi, agar kekuasaan tidak disalah gunakan oleh pemegang kekuasaan. Konstitusi di pandang suatu lembaga yang memiliki fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah di satu pihak, dan menjamin hak hak asasi dari warga negaranya.
Indonesia sebagai negara hukum, secara teori pasti dapat mewujudkan rule of law dalam negaranya. Semua itu tergantung dari niat dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam proses hukum untuk berkorban dan berjuang menyingkirkan segala kebobrokan masa lalu dan menatap pada masa depan negara hukum Indonesia yang baru, yang memiliki the rule of law dalam negaranya.
Konstitusi dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil “government by laws, not by men” yang artinya pemerintah berdasarkan hukum bukan, bukan berdasarkan kemauan penguasa. Abad 19 dan permulaan abad 20 gagasan mengenai perlunya pembatasan kekuasaan mendapat landasan yuridis. Sejak ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immannuel Khant (1724-1804) dan Fredrich Julius Stahl memakai istilah rechsstaat, sedangkan ahli Anglo Saxon seperti AV Dicey memakai istilah rule of law.

demokrasi

Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

Adapun prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:

a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat),

b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas),

c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR.

2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia,

3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah,

4. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya,

5. adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi Untuk menyalurkan aspirasi rakyat,

6. Pelaksanaan Pemilihan Umum;

7. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945),

8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban,

9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain,

10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.

Jenis-jenis demokrasi

Demokrasi bersifat langsung / Direct Demokrasi.
demokrasi langsung juga dikenal sebagai demokrasi bersih. Disinilah rakyat memiliki kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya, dan semua aspirasi mereka dimuat dengan segera didalam satu pertemuan.

Jenis demokrasi ini dapat dipraktekkan hanya dalam kota kecil dan komunitas yang secara relatip belum berkembang,
dimana secara fisik memungkinkan untuk seluruh electorate untuk bermusyawarah dalam satu tempat, walaupun permasalahan pemerintahan tersebut bersifat kecil.

Demokrasi langsung berkembang di Negara kecil Yunani kuno dan Roma. Demokrasi ini tidak dapat dilaksanakan didalam masyarakat yang komplek dan Negara yang besar. demokrasi murni yang masih bisa diambil contoh terdapat diwilayah Switzerland.

Mengubah bentuk demokrasi murni ini masih berlaku di Switzerland dan beberapa Negara yang didalamnya terdapat bentuk referendum dan inisiatip. Dibeberapa Negara sangat memungkinkan bagi rakyat untuk memulai dan mengadopsi hukum, bahkan untuk mengamandemengkan konstitusional dan menetapkan permasalahan public politik secara langsung tampa campur tangan representative.

Demokrasi bersifat representatip / Representative Demokrasi.
Didalam Negara yang besar dan modern demokrasi tidak bisa berjalan sukses. Oleh karena itu, untuk menanggulangi masalah ini diperlukan sistem demokrasi secara representatip. Para representatip inilah yang akan menjalankan atau menyampaikan semua aspirasi rakyat didalam pertemuan. Dimana mereka dipilih oleh rakyat dan berkemungkinan berpihak kepada rakyat. ( Garner ).

Sistem ini berbasis atas ide, dimana rakyat tidak secara langsung hadir dalam menyampaikan aspirasi mereka, namun mereka menyampaikan atau menyarankan saran mereka melaui wakil atau representatip. Bagaimanapun, didalam bentuk pemerintahan ini wewenang disangka benar terletak ditangan rakyat, akan tetapi semuanya dipraktekkan oleh para representatip.

Demokrasi yang pernah dilaksanakan di pemerintahan Indonesia :

1. demokrasi pancasila
2. demokrasi liberal
3. demokrasi terpimpin
4. demokrasi pancasila orde baru

DEMOKRASI BERDASARKAN PRINSIP IDEOLOGI

1. A. Demokrasi Konstitusional (demokrasi liberal)

Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang- wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.

Menurut M. Carter danJohn Herz, suatu negara dinyatakan sebagai negara demokrasi apabila ; yang memerintah dalam negara tersebut adalah rakyat dan bentuk pemerintahannya terbatas. Bila suatu lingkungan dilindungi oleh konvensi dari campur tangan pemerintahan atau hukum, maka rezim ini disebut liberal.

1. B. Demokrasi Rakyat

Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme-Komunisme.Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan.

Menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah “bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktatur proletar”. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur (sebelum runtuhnya Uni soviet 1990), seperti Cekoslovakia, Polandia, Hongaria, Rumania, Bulgaria, serta Yugoslavia dan Tiongkok. Sistem politik demokrasi rakyat disebut juga demokrasi “proletar” yang berhaluanMarxisme- komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi untuk mencapai masyarakat tersebut, bila perlu dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan.

Dalam pandangan Georgi Dimitrov (Mantan Perdana Menteri Bulgaria), bahwa demokrasi rakyat merupakan “negara dalam masa transisi yang bertugas untuk menjamin perkembangan negara ke arah sosialisme”.

Menurut dasar wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, demokrasi dibedakan   atas :

• Demokrasi Sistem Parlementer
• Demokrasi Sistem Presidensial

Model Demokrasi :

1. Model Demokrasi berwawasan radikal (radical democracy) adalah demokrasi yang di tandai dengan kuatnya pandangan bahwa hak-hak setiap warga negara dilindungi dengan prinsip persamaan di depan hukum.

2. Model Demokrasi berwawsan Liberal Merupakan demokrasi yang lebih menekankan pada pengakuan terhadap hak-hak warga negara, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.

3. Model Demokrasi Klasik Athena.

4. Model Demokrasi Republikanisme Protektif dan republika-nisme perkembangan.

5. Model Demokrasi Protektif dan Demokrasi Fundamental.

6. Model Demokrasi Langsung, yang menempatkan tiap individu memilih dan merealisasikan keinginan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

7. Model Demokrasi Kompetisi Elit, yang berisi metode pemilihan elite politik yang mampu mengambil keputusan yang diperlukan.

8. Model Pluralisme, yaitu mementingkan kebebasan politik bagi minoritas.

9. Model Demokrasi Legal, yang mementingkan prinsip mayoritas yang mampu berfungsi dengan pantas dan bijak.

10. Model Demokrasi Partisipatif .

11. Model emokrasi Deliberatif.

12. Model Otonomi demokrasi dan demo-krasi kosmopoliyan, yaitu demokrasi yang mementingkan kesetaraan dalam sebuah komunitas nasib yang saling melengkapi.